Spanduk Usut Tanah Rakyat Ramai Terpasang Jelang Komnas Ke Medan

Jakarta, Seruu.com- - Spanduk yg berisikan kecaman terhadap Polda Sumatera Utara (PoldaSu) mulai bertebaran jelang kedatangan pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kota Medan,  Sabtu (18/03/2017).
 
 

Spanduk tersebut dibuat oleh Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumatera Utara. Dimana salah satu spanduk berbunyi "Poldasu harus tunduk pada hukum, kembalikan tanah rakyat" demikian bunyi spanduk tersebut. 
 
Maraknya spanduk yg dibuat oleh Pospera Sumut itu  terkait dengan dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Poldasu yang berada di belakang Mapolda Sumut, dimana lahan tersebut dibangun untuk lahan parkir, kantin kepolisian. 
 
Sebelumnya diberitakan, lahan yg berada di Desa Marindal II, Kecamatan Patumpak, Kabupaten Deli Serdang, yang terletak di belakang Mapolda Sumut, itu adalah milik PT Sianjur Resort(SR). Bahkan terkait hal ini. Kuasa hukum PT SR Sarmanto Tambunan juga telah melaporkan Poldasu ke Kompolnas, Kapolri, Propam Komnasham.
 
" Kami juga sudah berkirim surat ke Presiden Jokowi guna meminta perlindungan hukum," kata Sarmanto beberapa waktu yang lalu.
 
Menurut Sarmanto, penguasaan lahan oleh Polda Sumut adalah tindakan yang melanggar hukum dan merampas hak-hak masyarakat. Sebagaimana diketahui PT SR memiliki lahan tersebut didapat secara sah, sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkrah dari pihak-pihak yang berperkara hingga di tingkat kasasi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan.
 
Sementara poldasu sendiri melakukan eksekusi lahan berdasar surat 20/X/430/VI/2006 tanggal 2 Juni 2016. Yang dimaksud surat tersebut adalah pelepasan Areal HGU PTPN II yang merupakan lahan PTPN II sebagaimana SHGU No.3l/Marindal
 
Sedangkan faktanya, jelas Sarmanto, lahan yang dikuasai poldasu adalah milik PT SR, dan bukan bagian dari Sertiflkat HGU No.31/Marindal milik PTPN II, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan PTUN Medan No. 62/G/2004/PTUN-MDN 11 April 2005 Jo.
 
"Putusan Banding PTUN No. 69/BDG/2005/PT.TUN. MDN tanggal 27 September 2005 telah berkekuatan hukum tetap," jelasnya. 
 
Dalam putusan itu tertulis, bahwa areal tanah objek SHGU Nomor: 31/Marindal 11/2003 adalah tanah yang arealnya berbeda dengan tanah yang dikuasai Penggugat (ic.PT. Sianjur Resort) atau dengan perkataan lain bahwa tanah yang dikuasai Penggugat tidak termasuk pada areal tanah HGU Nomor: 31 Marindal 11/2005.
 
"Kapolda telah mengabaikan posisi kepemilikan lahan klien kami dan telah mengesampingkan asas kehati-hatian dan kepastian hukum dengan tidak menghormati keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujarnya. [ndis]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU