Banjir [ilustrasi]

Seruu.com - Surabaya banjir parah lagi. Anggota Komisi C DPRD Surabaya pun kecewa pada kinerja Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya.

Menurut anggota Komisi C DPRD, Mahmud, Jumat (15/4/2016), permintaan anggaran dari Dinas PU untuk mengatasi banjir selalu disetujui oleh DPRD. 

Tapi kenyataannya banjir dan genangan air semakin tahun semakin parah.

"Beberapa pekan belakangan ini lokasi banjir semakin banyak,” katanya.

Mahmud mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk pengendalian banjir tidak tepat pada sasaran.

"Alasannya untuk membeli pompa, mengatasi masalah saluran dan daerah cekung. Sekarang buktinya masih banyak banjir, Dampaknya, macet di mana-mana sehingga menghambat lalu lintas," ujarnya.

Tahun 2016 ini, alokasi anggaran untuk mengatasi banjir mencapai Rp 550 miliar.

Mahmud menduga penyebab banjir di antaranya karena banyak tempat terbuka yang dialih fungsikan untuk kawasan perumahan.

"Contohnya seperti di wilayah Banjar Sugihan, Surabaya Barat. Di situ sekitar 340 hektare tambak diuruk dijadikan perumahan,” katanya.

Mahmud mengaku heran dengan keluarnya izin pembangunan hunian di area tersebut.

Pasalnya, warga sekitar khawatir pembangunan perumahan elit di wilayah itu akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar.

Sementara itu, Vinsensius Awey yang juga anggota Komisi C DPRD mengatakan bahwa dalam hal ini Dinas PU tidak melakukan antisipasi.

Menurut Awey, di kawasan Dupak sedianya ada empat pompa air, namun hanya berfungsi tiga, selain itu di Kalianak tidak memilki rumah pompa, dan di Balongsari meski ada rumah pompa namun masih kurang.

"Giliran sudah ada banjir gini bingung, kemarin-kemarin ngapain saja kok tidak ada perbaikan," ucapnya.

Kata Awey, Pemkot hanya berkonsentrasi pada perbaikan dan mempercantik tengah kota saja.

"Anggaran yang segitu banyaknya itu harusnya juga untuk perbaikan di wilayah-wilayah yang membutuhkan, jangan hanya untuk program-progam yang sebetulnya masih belum diperlukan masyarakat Surabaya," jelasnya.

Menurut politisi dari fraksi Partai Nasdem ini, tahun ini adalah tahun terburuk dalam penanganan terkait banjir.

"Beberapa waktu lalu banjir hanya di Surabaya wilayah Barat, namun saat ini wilayah utara dan timur juga banjir," tuturnya.

Awey menyatakan, DPRD memberikan waktu sampai 100 hari untuk Wali Kota Tri Rismaharini memperbaiki kinerja Dinas PU dalam penanganan terkait banjir di Surabaya.

"Saya harap Wali Kota mengevaluasi kinerja anak buahnya, khususnya Dinas PU, apabila hingga masa kerja 100 haru belum ada perbaikan maka seharusnya dilakukan mutasi atau rotasi pegawai, karena saya rasa masih banyak PNS yang kinerjanya lebih bagus," tegasnya. [end]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU