Purwadi

Surabaya, Seruu.com - Dinilai tidak serius melakuakn penyelidikan dan penyidikan terhadap Mark Up pengadaan 28 unit mobil Panther yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk dipinjamkan ke Polrestabes Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dianggap melempem dan punya taring untuk mengungkap kasus tersebut.

 

Koordinator MASYARAKAT PEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEBIJAKSANAANPEMERINTAH (MP3KP), Purwadi mengatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dianggap tidak berani melakukan penyelidikan dan penyidikan Mark Up tersebut.

”Kan data sudah jelas bahwa bahwa PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN Pengadaan Alat Angkutan Kendaraan Bermotor dari Rp. 13.616.894.665 menjadi Rp. 18.334.348.105 merupakan pelanggaran terhadap UU Keuangan Negara, karena perubahan tersebut dilakukan sebelum PAK APBD 2011 dan tanpa persetujuan DPRD Kota Surabaya. Jadi, ada penambahan Plafon anggaran sebesar Rp. 4.717.453.440,” ujar mantan Ketua Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai  Rakyat Demokratik sata ditemui di kantornya, Selasa (17/1/2012)

Dijelaskan mantan  mantan aktivis 97/98 ini pada awalnya, Plafon Anggaran Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Bagian Perlengkapan tanggal 10 Februari 2011 (Kode Kegiatan 1.20.1.20.0309.02.0034) sebesar Rp. 13.616.894.665 untuk pengadaan 70 unit kendaraan bermotor.  Namun sebelum mengajukan Rancangan PAK APBD 2011, Pemkot Surabaya sudah mengubah Plafon Anggaran Pengadaan Alat Angkutan Kendaraan Bermotor menjadi Rp. 18.334.348.105 untuk pengadaan 90 unit kendaraan bermotor.  

Jadi, ada penambahan Plafon anggaran sebesar Rp. 4.717.453.440.”Penambahan anggaran hanya dapat dilakukan jika terjadi pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan atau antar jenis belanja. Pergeseran anggaran ini harus disetujui oleh DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara.  

Penambahan plafon anggaran tanpa ada persetujuan DPRD tidak bisa disebut terjadi pergeseran anggaran melainkan MARK UP PLAFON ANGGARAN. Artinya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur harus melakukan penyelidikan dan penyidikan asal usul anggaran sebesar Rp. 4.717.453.440 tersebut. Apakah karena adanya “pergeseran anggaran” atau karena ada “penyelundupan anggaran”?”katanya

Masih menurut Purwadi, salah satu bentuk penyelundupan anggaran tersebut adalah Pengadaan 28 Unit Panther yang dipinjamkan selama 2 tahun kepada Polrestabes Surabaya dan dapat diperpanjang selama 2 tahun. Pengadaan 28 Unit Panther yang awalnya tidak dianggarkan pada Rancangan APBD 2011, tiba-tiba tanpa sepengetahuan DPRD Kota Surabaya, Pemkot Surabaya melakukan pengadaan 28 unit Station Wagon 2.500 cc rotary yang dipinjamkan kepada Polrestabes Surabaya.

”Dan parahnya, pada awalnya 28 unit panther dipinjamkan kepada Polrestabes Surabaya, kini ada dugaan pemindahtanganan 28 unit panther tersebut, dari Pemkot Surabaya ke Polrestabes Surabaya. Indikasi-indikasinya antara lain, Plat Nomor 28 unit mobil dinas pemkot Surabaya yang digunakan oleh polrestabes Surabaya tidak lagi menggunakan Plat Merah milik pemkot Surabaya melainkan menggunakan Plat hitam milik kepolisian, tampilan 28 unit mobil dinas pemkot Surabaya sudah berubah menjadi ciri-ciri mobil milik unit kepolisian,pengemudi atau pengguna 28 unit mobil dinas pemkot Surabaya tidak pernah dikenakan sanksi pidana atau denda padahal Plat Nomor 28 unit mobil dinas pemkot Surabaya  tidak sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,”pungkasnya .[yud]

KOMENTAR SERUU