Pekanbaru, Seruu.com - Kejaksaan Tinggi Riau mengaku kewalahan dalam mengusut serta menuntaskan berbagai perkara tindak pidana korupsi karena keterbatasan jumlah personel. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Y Hendrik, menyatakan itu, Senin (16/1) kemarin.

"Keterbatasan personel menjadi hambatan bagi dalam menangani sejumalh kasus korupsi. Namun, penanganan kasus-kasus korupsi sudah tidak ada masalah, hanya saja personel kami terbatas, sehingga pengusutannya cukup melelahkan dan terhambat," katanya.

Sebelumnya, dalam sebuah keterangan resmi, Kepala Kejati Riau, Babul Khoir, menguraikan, selama kurun waktu satu tahun terakhir, pihaknya telah menyidik 18 perkara tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dikatakannya pula, yang sudah masuk ke penuntutan sekitar 30 perkara, dan seluruhnya hampir diputus oleh sejumlah pengadilan di kabupaten maupun kota se-Provinsi Riau. "Baik itu Pengadilan Tipikor maupun Pengadilan Negeri," ungkapnya.

Jumlah tersebut, menurutnya, lebih meningkat dari tahun sebelumnya. "Namun begitulah kami sekarang tengah kewalahan karena minimnya personel. Tapi, kasus-kasus korupsi besar yang menjadi prioritas akan diusahakan tuntas secepatnya," kata Hendrik.

Salah satu kasus besar yang mendapat sorotan publik hingga menjadi prioritas Kejati Riau, ialah, dugaan penyelewengan uang negara sebesar Rp7 miliar di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

"Beberapa pejabat terkait telah kami periksa. Dua di antaranya merupakan mantan dan pejabat aktif Sekretaris Dewan (Sekwan). Masing-masing Nazif Soesila Dharma (eks Sekwan) dan Akmal JS (Sekwan saat ini)," ungkapnya. [an]

KOMENTAR SERUU