Banda Aceh, Seruu.com - Calon Kepala Daerah yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menolak rencana penundaan Pemilu Kada Aceh. Namun apabila tututan tersebut tidak diindahkan atau tetap mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) penundaan pemilukada, mereka akan mengadukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikianlah salah satu poin rekomendasi pertemuan puluhan calon peserta Pemilukada Aceh dari 115 pasang calon menyikapi perkembangan politik setelah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menggugat tahapan Pemilukada Aceh.

"Kami para kandidat mengimbau agar Presiden tidak mengeluarkan Perpu penundaan Pilkada, karena tidak ada alasan darurat hukum pemilukada di Aceh," kata juru bicara tim perumus rekomendasi para kandidat, Muhammad MTA, dalam konferensi pers di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin (16/1). "Apabila Presiden mengeluarkan Perpu penundaan pemilukada maka kami para kandidat akan melakukan gugatan hukum ke MK," tambahnya.

Tahapan pemilukada yang sudah disusun Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang rencananya akan digelar 16 Februari, sudah memiliki ketetapan hukum dari MK. Para kandidat Pilkada Aceh itu menilai penundaan Pemilukada Aceh adalah keinginan segelintir kelompok di Aceh, sehingga Pemerintah diminta jangan terjebak dan mengorbankan orang banyak untuk memuaskan satu kelompok kecil.

"Penundaan pemilukada bukan jaminan untuk menciptakan situasi yang kondusif, tapi sebaliknya akan melahirkan konflik yang lebih luas di kemudian hari," ujar Muhammad.

Dalam pertemuan yang diikuti para calon kepala daerah di salah satu hotel di Banda Aceh, para kandidat merekomendasikan enam poin menolak rencana penundaan pemilu kada Aceh. Di antaranya, para kandidat menilai penundaan Pemilu kada bukan jaminan untuk menciptakan situasi kondusif di Aceh, tapi sebaliknya akan melahirkan konflik baru yang akan meluas di Aceh.

Para kandidat juga akan mengungat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Menteri Dalam Negeri ke Mahkamah Konstitusi agar tetap melaksanakan tahapan pemilu kada yang telah diputuskan MK dan ditetapkan KIP Aceh.

Dalam awaktu dekat para kandidat tersebut berencana berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan hasil rekomendasi tersebut kepihak terkait, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menko Polhukam, Ketua DPR, Ketua MPR, Desk Aceh-Papua DPR, KPU, Bawaslu, dan Presiden SBY. [jf]

KOMENTAR SERUU