Medan, Seruu.com - Pelaksana Tugas Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho mengatakan sengketa lahan di daerah itu semakin rumit karena banyak di antaranya yang justru telah memiliki sertifikat.  "Telah banyak sertifikasi yang beredar atas lahan yang disengketakan," katanya pada rapat koordinasi masalah pertanahan yang digelar di Aula Kamtibmas Mapolda Sumut di Medan, Senin (16/1).

Menurut Gatot, kondisi itu diperparah dengan banyak pendirian bangunan dalam berbagai ukuran di lahan yang menjadi objek sengketa. Untuk mengurai masalah yang sangat rumit itu, pihaknya telah membentuk tim beranggotakan berbagai instansi terkait yang memiliki kewenangan penyelesaian masalah.

Selain personel Polda Sumut, Kodam I Bukit Barisan, Badan Pertanahan Nasional, tim itu juga beranggotakan pejabat dari kabupaten/kota yang memiliki lahan sengketa.

Tim tersebut bertujuan untuk memetakan masalah lahan, baik lahan HGU maupun eks HGU yang dikonsentrasikan terlebih dulu di areal PTPN 2.

Dari pemetaan yang dilakukan, ditemukan sejumlah masalah seperti banyak sertifikasi yang telah diterbitkan dan bangunan yang didirikan di lahan bermasalah. Tim tersebut telah bekerja dan menyampaikan hasilnya pada November 2011, tetapi dinilai belum mencukupi untuk dijadikan bahan bagi menyelesaikan masalah.

Karena itu, masa kerja tim tersebut diperpanjang hingga Mei 2012 agar didapatkan data dan kondisi yang lebih akurat di lapangan. Pihaknya juga berupaya memaksimalkan peran tim tersebut untuk mengetahui keberadaan lokasi lahan eks HGU seluas 5.876 hektare yang diamanatkan untuk didistribusikan kepada masyarakat di daerah itu.

Namun pihaknya belum dapat menetapkan langkah yang diperlukan untuk mendistribusikan lahan tersebut karena belum mengetahui lokasinya. [ndis]

KOMENTAR SERUU