Samarinda, Seruu.com - Puluhan mahasiswa di Samarinda yang mengatasnamakan diri Solidaris Anti Pembantaian Rakyat (SAPR) Kalimantan Timur mendesak pemerintah segera menuntaskan kasus-kasus agraria yang terjadi di daerah itu.

Dilaporkan di Samarinda, Kamis bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan sekitar 30 massa SAPR tersebut diawali dengan "long march" (berjalan kaki) dari Kampus FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Universitas Mulawarman Samarinda menuju Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada Samarinda.

Saat di depan Kantor Gubernur Kaltim, puluhan massa langsung melakukan orasi secara bergantian sambil membagi-bagikan selebaran kepada para pengguna jalan.

Aksi unjuk rasa yang dikawal ketat puluhan personil Satuan Samapta Polresta Samarinda itu juga diwarnai aksi teatrikal yang menggambarkan penindasan rakyat yang dilakukan aparat.

"Aksi unjuk rasa yang kami lakukan ini sebagai bentuk solidaritas terhadap kasus kekerasan yang dialami rakyat Mesuji, Lampung sekaligus mengecam sikap aparat yang telah menindas rakyat khususnya dalam konflik agraria," ungkap Humas aksi unjuk rasa SAPR Kaltim, Merah Johansyah, ditemui disela-sela aksi.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan massa SAPR tersebut sempat memanas saat mereka mendorong pintu pagar Kantor Gubernur Kaltim namun langsung diblokade aparat kepolisian yang mengawal aksi tersebut.

Situasi dapat diredam setelah Kasat Samapta Polresta Samarinda Komisaris H Tampubolon terus berupaya menenankan pengunjuk rasa.

"Di Provinsi Kaltim sendiri kami mencatat terdapat 11 konflik yang memperhadapkan rakyat dengan bebagai perusahaan maupun aparat," katanya.

"Bahkan, permasalahan agraria yang berujung konflik yang memperhadapkan masyarakat dengan aparat tersebut telah menewaskan satu orang warga pada 2008 silam. Ke-11 konflik agraria yang terjadi di Kaltim diantaranya, penembakan dan penangkapan warga di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, penembakan warga di Desa Tutung yang mendulang emas di Kutai Barat, konflik antar warga dan perusahaan tambang batu bara di Loa Buah Samarinda yang berujung bentrok antar dua kelompok massa, konflik warga Desa Berambai Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara dengan pihak perusahaan yang berbuntut penangkapan 48 warga serta konflik kepemilikan lahan di Gang Musyawarah Samarinda," kata Merah Johansyah.

SAPR lanjut Merah Johansyah mendesak pemerintah khusunya pemerintah Provinsi Kaltim segera menuntaskan kasus-kasus agraria serta meminta aparat baik TNI maupun Polri ditarik dari wilayah konflik agraria.

"Keberadaan aparat yang seharusnya melindungi masyarakat tetapi apa yang terjadi selama ini justru aparat terkesan berpihak pada perusahaan sehingga rakyat yang menjadi korban. Jadi, kami memintah pemerintah segera menuntaskan berbagai persoalan agraria yang mengancam terjadinya benturan antara masyarakat dengan aparat maupun perusahaan," kata Merah Johansyah. [ms]

KOMENTAR SERUU