ilustrasi (Ist)

Semarang, Seruu.com - Bupati Wonosobo (Jateng) periode 2001 - 2006, Trimawan Nugrahadi, divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  Semarang, Selasa (10/1/2012) sore. Trimawan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan buku ajar Wonosobo tahun 2004-2005 senilai Rp 7,31 Milyar.

 

Terpidana juga dikenai denda Rp 200 juta. Hakim menetapkan hukuman pengganti denda dengan kurungan tiga bulan. Terpidana juga mendapat hukuman tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang negara Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

“Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata ketua majelis hakim Suyadi.

Vonis tersebut lebih rendah dua tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Wonosobo. Pada 6 Desember 2011 lalu, jaksa menuntut Trimawan tujuh tahun penjara, denda Rp 200 juta, dan pengembalian uang negara Rp 300 juta.

Dalam persidangan terungkap, proyek buku ajar SD-SMA didanai APBD Wonosobo Rp 21,1 miliar. Tahap I dengan APBD 2004 sebesar Rp 7 miliar. Tahap II dengan APBD 2004 Rp 8 miliar. Tahap berikutnya dengan APBD 2005 Rp 4 miliar dan APBD-P 2005 Rp 3 miliar. Anggaran yang telah dicairkan mencapai Rp 18 miliar.

Kejari Wonosobo menemukan nilai wajar realisasi Rp 9,8 miliar, realisasi bantuan Rp 768 juta, dan dana distribusi ke sekolah Rp 78 juta. Total dana yang dipakai sesuai peruntukan hanya Rp 10,648 miliar. Sisanya Rp 7,351 miliar diselewengkan dan dihitung sebagai kerugian negara.

Proyek itu berjalan atas usulan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wonosobo, Djohariman. Trimawan dianggap terbukti mengizinkan pelaksanaan tanpa lelang. PT Balai Pustaka ditunjuk secara langsung sebagai pelaksana proyek.

Panitia pengadaan barang yang ditunjuk oleh Djohariman hanya formalitas. Segala hal, termasuk kontrak dengan Balai Pustaka, telah disiapkan sebelum mereka ditunjuk. Djohariman juga menjadi terdakwa dalam kasus ini dan disidangkan terpisah di Pengadilan Tipikor Semarang.

Atas vonis tersebut, jaksa menyatakan pikir-pikir. Sedang kuasa hukum terpidana, Fuad Hasyim menyatakan, putusan hakim tidak dapat membuktikan unsur pidana yang didakwakan kepada kliennya. ”Peran kliennya dalam kasus ini sebagai bupati hanya mengesahkan dokumen yang disodorkan, bukan pelaksana lapangan,” kata Fuad.  [py]

KOMENTAR SERUU