Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek

Semboja, Seruu.com - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak kembali mengeluarkan ancaman untuk mencabut izin operasi perusahaan tambang batubara yang merusak lingkungan.

"Kalau tidak mau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, cabut saja izinnya," tegas Gubernur di depan hadirin acara Penanaman Sejuta Mangrove untuk Penyelamatan Delta Mahakam di Kelurahan Teluk Pamedas, Samboja, Kutai Kartanegara, Sabtu (07/1/2012).

Ia juga mewajibkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim mengaudit perusahaan tambang batubara di wilayah kerjanya. Hasil audit akan dilambangkan dengan bender berwarna emas atau kuning untuk yang terbaik, kemudian hijau, biru, merah, dan yang paling jelek mendapat bendera hitam.

"Bendera hitam itu harus dikibarkan di depan kantor perusahaan tambang tersebut di mana saja," tandas Gubernur Awang, yang segera disambut tepuk tangan meriah hadiri.

Sebelumnya dalam banyak kesempatan Gubernur juga mengeluarkan ancaman serupa. Dalam sambutannya itu juga, Gubernur Awang menyebutkan banyak perusahaan tambang, terutama tambang batubara di Kalimantan Timur, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, mulai dari yang teknis tambang seperti membuat saluran drainase yang baik agar air limbah tambang tidak mencemari atau masuk ke lahan di luar tambang, kewajiban reklamasi, revegetasi, hingga community social responsibility atau CSR.

Gubernur Awang Faroek secara khusus juga menyebutkan betapa parahnya keadaan Samarinda, ibukota Kalimantan Timur yang dikepung tambang batubara. Gabungan dari daerah resapan air yang sudah diambil alih tambang dan drainase yang jelek, hujan sebentar saja sudah membuat Kota Tepian banjir. Gubernur juga menyitir kolam bekas tambang yang dibiarkan begitu saja sehingga menjadi pembunuh bagi anak-anak yang bermain di lingkungan itu.

"Sudah lima anak yang tewas jadi korban. Saya minta wali kota dan bupati, yang di wilayahnya ada tambang untuk bertindak tegas mencegah korban jatuh kembali," kata Gubernur.

Ketika Gubernur Awang Faroek memberikan kesempatan untuk berdialog, hal tambang juga menjadi laporan masyarakat kepadanya. Perusahaan-perusahaan tambang yang menggunakan jalan umum untuk mengangkut batubaranya ke pelabuhan disampaikan Sahrul Ariadi, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Muara Jawa, Kutai Kartanegara`

Selain itu, kasus lahan pertanian yang dicemari tambang batubara milik H Iswadi di Sebulu, Kutai Kartanegara, namun sama sekali tak dapat kompensasi dari perusahaan, dilaporkan oleh Ria, warga Samarinda.

"Ada 600-700 rit sehari jalan umum kami ini dilewati truk-truk pengangkut batubara. Satu truk bermuatan antara 5-7 ton batubara. Warga pun harus menerima debu dan jalan mereka rusak dilewati truk-truk tersebut," kata Sahrul.

Sedangkan Ria mengatakan, di antara lahan pertanian yang tercemar itu milik ayahnya yang luasnya 3,5 hektare.

Gubernur Awang Faroek tidak terlihat kaget. Ia menanggapi dengan menyebutkan undang-undang memang melarang pengangkutan bahan tambang melalui jalan umum, seperti juga undang-undang mengharuskan perusahaan memberi kompensasi atas kerugian yang diakibatkan aktivitasnya. Setelah itu selaku birokrat Gubernur menyebutkan siapa saja yang harus ditemui Sahrul atau pun Ria untuk mencari solusi yang terbaik.

"Kalau diancam oleh preman perusahaan, lapor polisi," kata Gubernur. [ms]

KOMENTAR SERUU