ilustrasi

Medan, seruu.com - Ratusan demonstran yang tergabung dalam Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa  Padang Lawas Utara (PP Gema Paluta) Sumatera Utara mendesak pihak kompeten segera melaksanakan  eksekusi kebun sawit DL Sitorus seluas 47.000 hektar di kawasan Hutan Register 40.

Desakan ini dilancarkan menyusul perintah eksekusi yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI sejak  empat tahun lalu, hingga kini belum dilaksanakan pihak berwenang. “Kami meminta Plt Gubsu  segera mendesak Kejaksaan Tinggi Sumut untuk segera mengeksekusi kebun DL Sitorus yang sudah  memiliki kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung RI sejak empat tahun lalu,” kata Agus Magabe  Siregar, Koordinator Aksi PP Gema Paluta di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (4/1).

Agus didampingi Rajauli Harahap, Pimpinan Aksi PP Gema Paluta dan Doli Setia H Siregar, Ketua  Umum PP Gema Paluta, serta massa lainnya menjelaskan perintah eksekusi kebun sawit DL Sitorus di  kawasan Hutan Register 40 sudah dikeluarkan Mahkamah Agung RI melalui putusan nomor 2642  K/PID/2006 tanggal 27 Februari.

Petikan putusan MA RI yang dibacakan Agus itu menerangkan bahwa Register 40 sebagai kawasan  hutan, perkebunan kelapa sawit dan bangunan di hutan Padang Lawas yang dikuasai Koperasi Parsub  dan PT Torus Ganda (keduanya milik DL Sitorusred), resmi menjadi milik negara.

“Berdasarkan perintah MA RI itu, maka tak ada lagi alasan pihak Kejati Sumut untuk tidak  melaksanakan putusan dimaksud. Sebab, sudah empat tahun sejak putusan dikeluarkan, perintah  eksekusi belum dijalankan,” sebut Agus.

Selain mendesak Kejati Sumut, massa juga menuntut oknum pejabat di Pemprov Sumut tidak turut  ambil keuntungan dari persoalan yang ada. Kemudian mendesak Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho serius  menangani permasalahan yang berkembang dan meminta Kapolda Sumut segera menjalin koordinasi  dengan Kejati Sumut untuk percepatan pelaksanaan eksekusi.

Kepala Dinas Kehutanan Sumut, JB Siringoringo bersama Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Abdul Jalil  yang menerima massa menjelaskan, pelaksanaan eksekusi materil 47.000 hektar kebun sawit DL  Sitorus di kawasan Hutan Register 40 belum bisa digelar, karena pihak eksekutor yakni Kejatisu  bersama tim pendamping dari Poldasu, Balai Konservasi Sumber Daya Hutan (BKSDA) Sumut, PT  Inhutani IV dan Dinas Kehutanan Provsu masih mempertimbangkan dampak eksekusi yang harus  berhadapan dengan masyarakat. [ndis]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU